.png)
Jakarta, DTulis.com - Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2) melantik langsung 481 pasangan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden melantik langsung para pemimpin daerah untuk tingkat berbeda secara bersamaan.
Namun, sejumlah pakar khawatir langkah ini dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang lebih besar.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Enam pemimpin daerah yang mewakili enam agama resmi di Indonesia dipanggil ke depan sebagai simbol keberagaman bangsa.
"Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ucap Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
Total yang dilantik meliputi 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, dengan total 961 pemimpin dari 481 daerah.
Sebanyak 40 daerah lainnya masih menunggu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan pelantikan mereka akan dilakukan setelah putusan keluar pada akhir Februari.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa para pemimpin daerah adalah pelayan masyarakat yang harus membela kepentingan rakyat.
"Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita," katanya.
Setelah pelantikan, para pemimpin daerah akan mengikuti retret selama tujuh hari di Magelang, Jawa Tengah.
Lili Romli, peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa pelantikan massal di tingkat nasional ini bisa menjadi tanda sentralisasi pemerintahan.
"Pemerintah pusat ingin mengontrol dan mengendalikan daerah," ujarnya kepada BenarNews.
Lili berpendapat bahwa seharusnya hanya gubernur dan wakil gubernur yang dilantik oleh presiden, sementara bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur. "Bukankah gubernur itu wakil pemerintah pusat?" tambahnya.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden.
Romli memperingatkan bahwa pelantikan terpusat ini bisa mengurangi wibawa gubernur di mata bupati dan wali kota, yang dapat menyulitkan koordinasi antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, juga mengkhawatirkan bahwa langkah ini mencerminkan upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
"Kebutuhan warga Jakarta berbeda dengan di Nusa Tenggara. Di bawah pemerintahan Prabowo, kewenangan daerah perlahan-lahan digerus, menjadi sistem yang monopolistik di mana kepala daerah harus mengikuti arahan presiden," katanya.
Sebaliknya, Arya Fernandes, kepala Departemen Politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), melihat langkah ini sebagai cara presiden menunjukkan otoritasnya.
"Itu memberikan sinyal publik bahwa meskipun Gubernur berasal dari parpol berbeda, tapi Presiden punya otoritas untuk menuntun mereka untuk menjalankan program strategis daerah ke depan,” ujar dia kepada BenarNews.
“Dan ini menjadi sinyal politik yang stabil dan menunjukkan kalau Presiden memegang kendali penuh,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa berdasarkan undang-undang otonomi daerah, bupati dan wali kota tetap memiliki kewenangan utama atas kebijakan lokal.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut acara ini sebagai momen bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Ia mengutip Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang memungkinkan presiden melantik semua kepala daerah.
"Ini memastikan keseragaman dan memudahkan koordinasi serta sinergi ke depannya. Semua bersemangat bekerja untuk rakyat," katanya.
Retret yang akan datang akan diisi dengan presentasi dari para menteri untuk menyelaraskan visi dan misi pemimpin daerah dengan pemerintah pusat.
"Tujuannya agar mereka memahami gagasan para menteri dan dapat mengintegrasikannya dengan visi mereka sendiri. Ini juga kesempatan untuk membangun hubungan, yang tidak bisa dicapai secara online," tambah Bima.
Sumber : Benarnews.org
0 Komentar